PEMKAB LAMONGAN DORONG PERAN PESANTREN DAN LEMBAGA EKONOMI DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENIGKATAN EKONOMI WILAYAH

Program ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Inklusif. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Acara ini dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris dan Joko Raharto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkesempatan sebagai pemateri.

Program ini fokus memperkuat kolaborasi antara pondok pesantren, koperasi desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput. Joko Raharto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mengingatkan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Kegiatan ini juga diisi dengan workshop yang menghadirkan pihak lintas sektor. Antara lain, Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Ponpes Sidogiri Pasuruan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan, memaparkan praktik baik, inovasi, serta model kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pesantren dan koperasi desa.

Selain itu, kegiatan juga menampilkan sesi Sinergi dan Booth Pameran Program. Dalam kesempatan itu juga mempertemukan sejumlah mitra strategis. Antara lain, Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, Kemenkop UKM, Kemenag, BRIN, serta pesantren mitra daerah.