Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat transformasi digital dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan digitalisasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas langkah tersebut dalam rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Prof. Arief Anshory Yusuf, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada peningkatan akurasi penerima bantuan, termasuk menekan inclusion error dan exclusion error melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, hingga penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat.
Inclusion error merupakan kondisi ketika masyarakat yang tidak berhak justru tercatat sebagai penerima bansos, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata atau tidak menerima bantuan.
Gus Ipul menegaskan digitalisasi menjadi bagian penting dari implementasi Instruksi Presiden terkait DTSEN dan program pengentasan kemiskinan. Saat ini, seluruh program bantuan sosial Kemensos menggunakan DTSEN sebagai basis data utama.
"Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8. Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.
Menurutnya, integrasi DTSEN dan sistem digitalisasi akan memperkuat akurasi penyaluran bantuan agar semakin tepat sasaran.
"DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," jelasnya.
Ia menyebut uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Program tersebut kini mulai diterapkan di 42 kabupaten/kota dan ditargetkan dapat diimplementasikan secara nasional pada akhir 2026.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui masih terdapat tantangan dalam aspek literasi digital masyarakat.
"Tapi ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan digitalisasi tidak sekadar menjadi transformasi teknologi, tetapi juga alat untuk mempercepat proses pembaruan DTSEN secara lebih akurat.
"Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutakhirkan dengan lebih cepat dan akurat," paparnya.
BPS saat ini juga menyiapkan penyempurnaan pengukuran inclusion error dan exclusion error melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Penguatan model dilakukan melalui penggunaan berbagai teknologi seperti geotagging, citra satelit, foto kondisi rumah, hingga pemanfaatan big data dalam model Proxy Means Test (PMT).
"Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT," jelas Amalia.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof. Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan transparansi dalam penyempurnaan model PMT.
"Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT akurat dan sederhana melalui tim dan peer review process atau panel ahli pemodelan PMT secara lebih scientific," kata Prof Arief.
Ia menambahkan bahwa kualitas data yang selalu diperbarui menjadi faktor penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos, termasuk melalui mekanisme self-registration seperti yang telah diuji coba di Banyuwangi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Plt Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Budi Santoso, Tenaga Ahli Mensos Andy Kurniawan, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
Sumber: Detik.news
https://news.detik.com/berita/d-8484838/kemensos-percepat-digitalisasi-bansos-tekan-inclusion-exclusion-error
