Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 6 hingga 6,5 persen pada 2027 melalui pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, Rabu, 20 Mei 2026.
Target tersebut lebih rendah dibanding sasaran 2026 yang berada pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen.
Prabowo mengatakan, target tersebut menjadi bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk pembahasan RAPBN 2027.
Menurutnya, penurunan tingkat kemiskinan harus berjalan seiring dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi pada tahun depan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
"Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027.
Ia menambahkan, penurunan tingkat kemiskinan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat ketimpangan sosial.
Karena itu, pemerintah menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,362 hingga 0,367 pada 2027, lebih baik dibanding target tahun ini di kisaran 0,377 hingga 0,380.
"Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," lanjutnya.
Prabowo menegaskan, program pertumbuhan ekonomi harus benar-benar mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 hingga 2024 yang secara kumulatif mencapai 34,9 persen atau rata-rata sekitar 5 persen per tahun.
Namun, pada periode tersebut jumlah penduduk miskin dan rentan miskin justru meningkat dari 46,1 juta menjadi 49,5 juta orang.
Sementara jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 22,1 juta menjadi 17,4 juta orang.
"Selama tujuh tahun kali 5 persen, harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita, ini mungkin menyakitkan bagi kita," ujar Prabowo.
"Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya," imbuhnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Prabowo menilai tata kelola perekonomian sebelumnya belum sepenuhnya mengarah pada pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah akan terus menjalankan program-program yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara lebih merata.
"Kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tanpa kemakmuran, kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita," pungkasnya.
Sumber: Memorandum.Disway.id
