BINCANG HANGAT DAN DISKUSI SOLUTIF TERKAIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN BERSAMA DENGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DAN FIA UNIBRAW MALANG

LAMONGAN - Selamat malam sobat desa? Tahukah anda bahwa malam ini Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Bapak Drs. Mohammad Nalikan, MM mengajak beberapa Kepala OPD untuk duduk bersama berdiskusi bersama dengan Akademisi Fakuktas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Jumat (29/12/2022). Acara diskusi ini dikemas secara sersan (serius tapi santai) di Guest house pendopo Lokatantra Lamongan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan (Bapak M. Zamroni, S.Sos., M.Si) yang pada acara tersebut hadir secara pribadi duduk bersama dengan sejumlah Kepala OPD lainnya, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan beberapa staf ahli lainnya.

Secara sepintas, diskusi yang bertajuk Pemberdayaan Masyarakat ini rupanya membahas terkait kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan, baik dari segi pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan melalui usaha ekonomi, pemberdayaan potensial pariwisata dan lain-lain.

Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya: Pertama, Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (local community organization) seperti BPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.