🎯 MANTAPKAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA, DINAS PMD BERSAMA KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMONGAN SIAPKAN PENGISIAN BPD DAN PILKADES SERENTAK 2027

agenda

Rabu, 12 Agustus 2026

8x dilihat

Foto: 🎯 MANTAPKAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA, DINAS PMD BERSAMA KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMONGAN SIAPKAN PENGISIAN BPD DAN PILKADES SERENTAK 2027

Rapat Koordinasi Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Lamongan dilaksanakan pada Rabu (12/8/2026) bertempat di Aula Sasana Abdi Praja Dinas PMD Kabupaten Lamongan. Kegiatan diikuti oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto, S.STP., M.AP., Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Lamongan Yanuar Rosyidi, S.Sos., M.M., Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Lamongan, serta perwakilan Bank Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam arahannya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto, S.STP., M.AP., membahas perkembangan pengisian keanggotaan BPD, termasuk tahapan pendaftaran dan penyelesaian kendala berdasarkan regulasi yang berlaku.

Selain itu, dibahas pula persiapan menghadapi berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Dalam pembahasan juga disampaikan potensi penggunaan sistem elektronik dalam pelaksanaan Pilkades sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan perkembangan kepesertaan dan iuran perangkat desa, manfaat jaminan kematian, perlindungan bagi RT/RW, serta program perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Lamongan. Bank Jatim turut menjelaskan mekanisme pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi ahli waris melalui layanan yang akan memudahkan proses pengajuan dan pencairan manfaat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi terkait pengisian keanggotaan BPD bersama Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Lamongan sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tahapan di masing-masing wilayah. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh jajaran kecamatan dapat memahami ketentuan yang berlaku, mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, serta memastikan setiap tahapan pengisian BPD, persiapan Pilkades dapat berjalan tertib, sesuai regulasi, terkoordinasi, dan akuntabel.