Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI resmi menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 dengan target renovasi 33 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri PKP RI Maruarar Sirait pada Senin (4/5/2026).
Jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, program BSPS hanya mencakup 2.914 unit rumah, sedangkan tahun 2026 melonjak menjadi 33.000 unit.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun kehidupan yang lebih baik. Dampaknya langsung terasa pada kualitas hidup dan penurunan kemiskinan,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, rumah yang layak huni memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hunian yang sehat dinilai mampu mendukung kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program BSPS juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
“Tujuannya agar penerima manfaat tidak hanya punya rumah layak, tetapi juga ketahanan ekonomi,” katanya.
Program tersebut dipadukan dengan sejumlah skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan program PNM Mekaar. Selain membantu renovasi rumah warga, program ini diperkirakan dapat menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor ekonomi. UMKM ikut hidup, tenaga kerja terserap,” imbuh Maruarar.
Di Surabaya, sebanyak 1.252 kepala keluarga tercatat sebagai calon penerima BSPS. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 penerima telah dinyatakan lolos proses verifikasi.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan anggota DPR RI Bambang Haryo. Ia menilai pembangunan rumah rakyat dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebelum peluncuran program, Khofifah bersama Maruarar meninjau langsung rumah calon penerima bantuan di kawasan Semampir, Surabaya. Salah satunya rumah milik Suparno yang berpenghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Dengan bantuan Rp20 juta dan tambahan swadaya Rp1,5 juta, rumah tersebut berkesempatan direnovasi menjadi lebih layak huni.
Kondisi serupa juga dialami M Effendi dan Tohir yang saat ini masih tinggal di rumah tidak layak. Program BSPS di kawasan tersebut dijalankan melalui skema Tender Rakyat dengan total anggaran Rp280 juta untuk 14 penerima manfaat.
Pemerintah juga menyiapkan layanan pengaduan masyarakat melalui kanal BENAR-PKP guna mendukung transparansi pelaksanaan program.
Pemprov Jawa Timur optimistis program BSPS dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis komunitas.
“Ini akan menjadi pengungkit utama dalam menurunkan kemiskinan dan memperkuat ekonomi rakyat berbasis komunitas,” pungkas Khofifah.
Sumber: Memorandum.Disway.id
