Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat pemberdayaan desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat dan optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto.
Kabupaten Lamongan dinilai berhasil mendorong kemandirian desa. Dari total 462 desa dan 12 kelurahan, sebanyak 185 desa berstatus maju dan 277 desa berstatus mandiri.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, komitmen pemberdayaan desa terus dilakukan melalui penguatan program KDMP di berbagai wilayah.
“Pemkab Lamongan terus berkomitmen memberdayakan masyarakat desa. Saat ini kami juga terus memaksimalkan progres dan fungsi KDMP. Karena seperti yang dimaksud Pak Presiden Prabowo, yakni menguatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Menurutnya, hingga saat ini sudah terdapat 103 KDMP yang beroperasi di Lamongan. Sebanyak 13 KDMP telah menjalin kerja sama dengan SPPG, sementara 39 lainnya masih dalam proses pembangunan. Selain itu, 429 KDMP telah terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes).
Pak Yes menjelaskan, KDMP di Lamongan bergerak di sejumlah sektor strategis seperti perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, hingga jasa pengelolaan sampah. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Selain penguatan KDMP, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lamongan juga terus berkembang. Tercatat, sebanyak 18 BUMDes berstatus maju dan 22 lainnya berkembang. Salah satu BUMDes yang dinilai berhasil berada di Desa Plosowahyu dengan usaha kambing perah dan budidaya ikan lele.
Menteri Desa Yandri Susanto menilai pemberdayaan desa memiliki peran penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Pemberdayaan desa bersifat sangat penting, karena memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Saat ini lembaga perekonomian di desa sedang diupayakan optimal melalui KDMP dan Bumdes,” ujar Menteri Desa.
