Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lamongan terus memperkuat pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif pada 2026 melalui optimalisasi peran puskesmas. Langkah tersebut sejalan dengan hasil evaluasi Tim Pansus DPRD Lamongan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dr. Moh. Chaidir Annas menegaskan pelayanan kesehatan di Lamongan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengutamakan upaya pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Dinkes Lamongan tetap berorientasi pada pelayanan promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sementara aspek administratif menjadi alat ukur layanan sekaligus indikator keberhasilan program,” ujar dr Annas, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, sebagian besar program yang dijalankan di puskesmas maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan bentuk layanan promotif dan preventif yang langsung menyasar masyarakat.
Program tersebut meliputi posyandu, imunisasi, pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis (TBC), penanganan stunting dan gizi, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemantauan penyakit, layanan kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), hingga peningkatan kesehatan lingkungan.
Seluruh program tersebut dijalankan secara masif melalui 32 puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan.
Di sisi lain, layanan kuratif seperti rawat jalan dan rawat inap tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan dasar kesehatan masyarakat.
“Setiap puskesmas rawat inap di Lamongan saat ini memiliki kapasitas sekitar 10 hingga 15 tempat tidur. Jumlah ini memang hanya sebagian kecil dibandingkan banyaknya program promotif dan preventif yang berjalan,” ucapnya.
Meski demikian, Dinkes memastikan kapasitas tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah kerja puskesmas.
Dari sisi sarana dan prasarana, dr Annas menyebut kondisi puskesmas induk di Lamongan secara umum dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk pelayanan masyarakat. Namun sejumlah fasilitas masih menjadi prioritas peningkatan demi memberikan kenyamanan yang lebih baik.
“Beberapa puskesmas memang kami usulkan untuk peningkatan sarana fisik agar lebih nyaman, tentu dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan anggaran program lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, perbaikan terakhir dilakukan di Puskesmas Sukodadi pada 2025. Sementara dari total 109 Puskesmas Pembantu (Pustu), sebagian besar telah diperbaiki meski beberapa unit masih menjadi prioritas pembenahan tahun ini maupun tahun mendatang.
Tak hanya fokus pada puskesmas, Dinkes Lamongan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di empat rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada di Lamongan.
Menurut dr Annas, masing-masing RSUD memiliki kewenangan pengelolaan anggaran dan sarana prasarana secara mandiri sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).
“Kami terus mendorong seluruh RSUD agar melakukan percepatan pembenahan fasilitas dan kualitas layanan supaya lebih bermutu sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah rekomendasi DPRD seperti penguatan program LASERKU, penambahan kuota RIG di puskesmas, hingga peningkatan peran kader posyandu sampai tingkat desa juga menjadi perhatian.
Program LASERKU sendiri merupakan inovasi pemerintah daerah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Fokus kami adalah memastikan program ini tetap berjalan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Dalam mendukung pelayanan hingga tingkat desa, Dinkes juga memperkuat kapasitas kader posyandu melalui kegiatan orientasi yang melibatkan 32 puskesmas sejak awal 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan petugas promosi kesehatan, bidan koordinator, bidan desa, tenaga gizi, hingga petugas imunisasi.
"Langkah tersebut kami harapkan semakin memperkuat pembangunan kesehatan masyarakat dari tingkat desa," ujar dr Annas.
Dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 90,88 persen, Dinkes Lamongan optimistis pemerataan dan kualitas layanan kesehatan akan terus meningkat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Sumber: Times Indonesia
