Khofifah Gaspol Kendalikan Inflasi, Jatim Bidik Swasembada Daging Nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Bulog Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/5/2026). Program ini digagas untuk memperkuat stabilitas harga pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan ekonomi global dan ancaman gejolak harga bahan pokok.

Peluncuran GPIPS dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman. Pemerintah menilai Jawa Timur menjadi salah satu daerah kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional karena kontribusi ekonominya yang terus meningkat.

Di tengah kekhawatiran publik terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi pangan, hingga distribusi bahan pangan yang sering tidak merata, peluncuran GPIPS dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk menahan tekanan ekonomi di tingkat masyarakat.

Khofifah mengatakan program tersebut bukan sekadar agenda seremonial pengendalian inflasi, melainkan bagian dari strategi besar membangun ketahanan hingga kedaulatan pangan nasional berbasis daerah.

“Yang ingin kami sampaikan, ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan,” ujar Khofifah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 5,96 persen secara tahunan atau tertinggi di Pulau Jawa. Jawa Timur juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua nasional dengan sumbangan 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.

Sementara dari sisi inflasi, Jawa Timur mencatat inflasi tahunan sebesar 2,85 persen pada April 2026. Angka tersebut masih berada dalam target pengendalian inflasi nasional, meski sejumlah komoditas seperti angkutan udara, minyak goreng, dan nasi lauk masih menjadi penyumbang utama kenaikan harga.

Khofifah menilai tantangan terbesar bukan hanya menjaga stok pangan, tetapi memastikan distribusi berjalan stabil dan cepat saat terjadi gejolak harga di daerah tertentu. Karena itu, Pemprov Jatim mengandalkan program EPIK Mobile atau Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Mobile.

“Sebetulnya konektivitas di antara pasar ke pasar dan kabupaten/kota seperti yang diinisiasi lewat kerja sama antar daerah adalah ikhtiar yang tidak pernah berhenti,” katanya.

Menurut Khofifah, pola inflasi pangan di daerah sering muncul di titik yang sama dan berulang. Karena itu, kerja sama antardaerah dianggap penting agar distribusi komoditas bisa dilakukan lebih cepat sebelum harga melonjak tajam di pasaran.

Selain fokus pada pengendalian harga, Pemprov Jatim juga mulai mendorong penguatan pangan berbasis protein hewani. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas target swasembada pangan nasional.

“Kenapa populasi sapi potong dan sapi perah di Jawa Timur tinggi dibanding provinsi lain karena kita didukung Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari Malang,” ujar Khofifah.

Ia bahkan menargetkan Jawa Timur mampu menjadi pusat swasembada daging nasional dalam beberapa tahun ke depan melalui penguatan peternakan dan distribusi pangan berbasis protein.

“Ini jadi momen kita memperluas swasembada pangan berbasis protein. Kita bisa membuat plan of action sehingga dalam tiga tahun kita sudah bisa swasembada daging,” tegasnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga mulai mengandalkan modernisasi alat pertanian untuk menekan kehilangan hasil panen. Salah satunya melalui penggunaan combine harvester yang diklaim mampu mengurangi kehilangan gabah hingga 11 persen.

Khofifah menyebut langkah tersebut jauh lebih efektif dibanding membuka lahan baru yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang.

“Kalau produksi gabah kita 34 juta ton dan losses bisa ditekan 10 persen, maka kita bisa menambah jutaan ton hasil panen tanpa perlu ekstensifikasi lahan,” katanya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengapresiasi komitmen Jawa Timur dalam mendukung program pangan nasional. Ia menilai penguatan anggaran pangan melalui APBD menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Kita selalu ingatkan kepada daerah soal komitmen pengendalian pangan. Terima kasih Ibu Gubernur atas komitmennya,” ujar Bima Arya.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada sejumlah koperasi serta memberangkatkan 25 truk pengangkut beras ke berbagai daerah. Acara kemudian ditutup dengan pasar murah yang menjual beras, minyak goreng, gula, telur, bawang, hingga cabai dengan harga di bawah pasaran.

Program ini menjadi perhatian publik karena menyangkut isu yang langsung dirasakan masyarakat, mulai harga bahan pokok, ancaman inflasi pangan, hingga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat.

Sumber: Radar Bangsa.co

https://radarbangsa.co.id/khofifah-gaspol-kendalikan-inflasi-jatim-bidik-swasembada-daging-nasional/