SOSIALISASI PERATURAN LKPP TAHUN 2026 DI KABUPATEN LAMONGAN
berita
Kamis, 22 Oktober 2026
7x dilihat
LAMONGAN — Pemerintah Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 3 Tahun 2026, yang berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Gedung Pembangunan Lamongan. Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Materi sosialisasi mencakup dua peraturan utama, yaitu Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Narasumber menyampaikan pemahaman mendalam terkait ketentuan baru, mekanisme katalog elektronik, penerapan mini kompetisi pada sektor konstruksi, standarisasi produk, serta langkah-langkah persiapan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi dalam melaksanakan pengadaan secara transparan dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan menerapkan peraturan baru tersebut dengan benar dan konsisten. Pemahaman yang baik atas ketentuan pengadaan menjadi fondasi penting untuk mencegah risiko kesalahan, sengketa kontrak, serta penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih tertib, efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Materi sosialisasi mencakup dua peraturan utama, yaitu Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Narasumber menyampaikan pemahaman mendalam terkait ketentuan baru, mekanisme katalog elektronik, penerapan mini kompetisi pada sektor konstruksi, standarisasi produk, serta langkah-langkah persiapan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi dalam melaksanakan pengadaan secara transparan dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan menerapkan peraturan baru tersebut dengan benar dan konsisten. Pemahaman yang baik atas ketentuan pengadaan menjadi fondasi penting untuk mencegah risiko kesalahan, sengketa kontrak, serta penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih tertib, efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Topik Terkait:
LAPOR!
Kategori Publikasi
lamongankab.go.id
Stop Jual Beli Barang Ilegal, Beri Keadilan pada Pengusaha Taat Aturan
Jalan Sehat Bersarung, Cara Warga Lamongan Rayakan Puncak Hari Santri
Ombudsman RI Simpulkan Standar Pelayanan Lamongan Tinggi
Sanggar Mbah Guru, Tiga Besar Finalis DPD RI Awards 2026
Tetap Aman Meski di Ruang Digital
Ternyata Tradisi Nyantri di Lamongan ini Kuat Loh!
UMKM Melek Digital untuk Hasil Lebih Maksimal
Yuk Pantau Hasil Implementasi Program Prioritas Nasional di Lamongan
Aspirasi Masyarakat Lamongan di APBD 2027
Pertanian Lamongan Semakin Didepan
