DINAS PMD LAMONGAN GELAR RAKOR DI GEDUNG PEMERINTAHAN KABUPATEN, SIAPKAN PENGISIAN ANGGOTA BPD PERIODE 2027–2035
berita
Jumat, 03 Juli 2026
39x dilihat
Lamongan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2027–2035 pagi ini di Ruang Rapat Andong Sari Lantai 5 Gedung Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan, Kepolisian Resor Lamongan, Komando Distrik Militer 0812 Lamongan, serta unsur instansi daerah lainnya seperti Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. (03/07/2026)
Dalam rapat tersebut dipaparkan landasan hukum pelaksanaan, mulai dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 3 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, hingga peraturan daerah dan bupati terkait. Dijelaskan bahwa masa jabatan BPD periode sebelumnya berakhir pada Januari 2027, sehingga tahapan pengisian baru harus dimulai mulai minggu kedua Juli 2026. Peserta juga mendapatkan rincian syarat calon, pembentukan panitia desa, serta penentuan jumlah anggota berdasarkan jumlah penduduk desa.
Pembahasan utama mencakup penerapan keterwakilan wilayah dan minimal 30% keterwakilan perempuan, serta mekanisme pemilihan melalui musyawarah maupun pemilihan langsung. Para peserta juga menyampaikan pandangan terkait pengamanan, pengawasan, penyelesaian sengketa, serta dukungan regulasi guna memastikan proses berjalan tertib, aman, dan bebas dari pelanggaran hukum, sekaligus menjadi persiapan awal bagi pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
Dinas PMD menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam setiap tahapan pelaksanaan. Camat dan pemerintah desa akan dibimbing untuk segera melakukan sosialisasi dan pemantauan, sehingga pengisian BPD berjalan transparan, demokratis, dan menghasilkan wakil masyarakat yang berkualitas untuk kemajuan desa di Kabupaten Lamongan.
Dalam rapat tersebut dipaparkan landasan hukum pelaksanaan, mulai dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 3 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, hingga peraturan daerah dan bupati terkait. Dijelaskan bahwa masa jabatan BPD periode sebelumnya berakhir pada Januari 2027, sehingga tahapan pengisian baru harus dimulai mulai minggu kedua Juli 2026. Peserta juga mendapatkan rincian syarat calon, pembentukan panitia desa, serta penentuan jumlah anggota berdasarkan jumlah penduduk desa.
Pembahasan utama mencakup penerapan keterwakilan wilayah dan minimal 30% keterwakilan perempuan, serta mekanisme pemilihan melalui musyawarah maupun pemilihan langsung. Para peserta juga menyampaikan pandangan terkait pengamanan, pengawasan, penyelesaian sengketa, serta dukungan regulasi guna memastikan proses berjalan tertib, aman, dan bebas dari pelanggaran hukum, sekaligus menjadi persiapan awal bagi pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
Dinas PMD menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam setiap tahapan pelaksanaan. Camat dan pemerintah desa akan dibimbing untuk segera melakukan sosialisasi dan pemantauan, sehingga pengisian BPD berjalan transparan, demokratis, dan menghasilkan wakil masyarakat yang berkualitas untuk kemajuan desa di Kabupaten Lamongan.
Topik Terkait:
HJL KE-457
LAPOR!
Kategori Posting
lamongankab.go.id
IJTI Mitra Strategis Pemkab dalam Menjaga Kualitas Informasi
38 Pramuka Lamongan Siap Ikuti Jambore Nasional XII di Jakarta
Monitoring Bengawan Jero, Pemkab Lamongan Jaga Ketersediaan Air untuk Pertanaman MT II
Survei Potensi Kekeringan Lahan Pertanian, Irigasi Perpipaan Jadi Salah Satu Intervensi
Festival Dayung Tejoasri Berpotensi Masuk Kalender Event Provinsi
Pak Yes Terima Tim Kementerian PKP, Percepat Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Lamongan
Turnamen Badminton Kejurkab dan Bupati Open 2026 Dibuka
Puncak Peringatan HARGANAS dan HAN, Pak Yes Luncurkan Salam-Q Genting
Wasev Sebut TMMD Lamongan Selalu Sukses dan Berhasil
Bupati Yes Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026
