RAPAT TINDAK LANJUT PEMUTAKHIRAN DATA APARATUR DESA DAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LAMONGAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan bersama perwakilan BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut.

Sebagai tanggapan langsung terhadap surat resmi dari

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur bersama BPJS

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun langkah kerja terkait pemutakhiran database serta verifikasi status kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh aparatur pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengelola Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) se-Kabupaten Lamongan.

(07/06/2026)

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi menegaskan bahwa pendataan ini tidak hanya berfokus pada pembaruan informasi identitas, tetapi juga melakukan pemetaan lengkap mengenai jumlah yang sudah terdaftar dan terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai arahan tingkat provinsi, pemetaan dilakukan secara rinci meliputi setiap kategori: aparatur pemerintahan desa, anggota BPD, serta seluruh pengurus dan anggota LKD, sehingga dapat diketahui jumlah pasti yang sudah memiliki jaminan serta pihak-pihak yang belum tercakup dalam perlindungan tersebut.

Staf Dinas PMD Lamongan dan perwakilan BPJS

Ketenagakerjaan juga menyepakati sinergi yang lebih erat dengan kecamatan dan desa untuk menyelesaikan proses validasi dan pembaruan data paling lambat sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Hasil pemetaan status kepesertaan ini akan menjadi dasar utama untuk menyusun langkah tindakan selanjutnya, agar seluruh pihak yang berhak mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat dipenuhi haknya secara merata dan tepat waktu.

Kegiatan ini merupakan bukti komitmen nyata

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PMD dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel, serta menjamin kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh elemen penggerak pembangunan desa. Dengan data yang telah terperbarui dan terintegrasi termasuk status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Lamongan dapat berjalan.