MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHAP I KECAMATAN MADURAN: KUATKAN TATA KELOLA DAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
berita
Selasa, 28 Juli 2026
33x dilihat
LAMONGAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Tahap I di wilayah Kecamatan Maduran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa, Moh. Faris Hasbi, S.I.P., yang dihadiri jajaran pimpinan kecamatan, kepala desa, perangkat pengelola keuangan, serta unsur pelaksana dan pengawas kegiatan desa. Pertemuan ini menjadi sarana pemantauan sekaligus penyamaan persepsi agar pelaksanaan program desa berjalan sesuai arah kebijakan terbaru. (28/07/2026)
Dalam arahannya, tim pembina mengingatkan kembali landasan hukum yang menjadi acuan utama, yaitu Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan pelengkap lainnya. Mekanisme penyaluran pun disesuaikan dengan status masing-masing desa: Desa Mandiri mendapatkan alokasi 40% pada tahap pertama dan 60% pada tahap kedua, sedangkan Desa Non Mandiri menerima 60% di tahap awal dan 40% pada tahap berikutnya. Pengawasan tidak hanya sebatas pencatatan administrasi, melainkan mencakup verifikasi fisik pembangunan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta ketepatan waktu pelaporan yang terintegrasi dalam sistem Siskeudes. Selain itu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi fokus penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian warga.
Peran strategis Tim Pelaksana Kegiatan (TIMLAK) dan Tim Pengawas (TIMWAS) juga ditekankan secara khusus. TIMLAK bertugas memastikan setiap tahapan belanja dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan, menyusun dokumen perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Sementara itu, TIMWAS yang berasal dari perwakilan masyarakat bertugas memantau kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana, serta menyusun berita acara hasil pemeriksaan guna menjamin transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran.
Dalam arahannya, tim pembina mengingatkan kembali landasan hukum yang menjadi acuan utama, yaitu Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan pelengkap lainnya. Mekanisme penyaluran pun disesuaikan dengan status masing-masing desa: Desa Mandiri mendapatkan alokasi 40% pada tahap pertama dan 60% pada tahap kedua, sedangkan Desa Non Mandiri menerima 60% di tahap awal dan 40% pada tahap berikutnya. Pengawasan tidak hanya sebatas pencatatan administrasi, melainkan mencakup verifikasi fisik pembangunan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta ketepatan waktu pelaporan yang terintegrasi dalam sistem Siskeudes. Selain itu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi fokus penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian warga.
Peran strategis Tim Pelaksana Kegiatan (TIMLAK) dan Tim Pengawas (TIMWAS) juga ditekankan secara khusus. TIMLAK bertugas memastikan setiap tahapan belanja dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan, menyusun dokumen perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Sementara itu, TIMWAS yang berasal dari perwakilan masyarakat bertugas memantau kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana, serta menyusun berita acara hasil pemeriksaan guna menjamin transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran.
Topik Terkait:
HJL KE-457
LAPOR!
Kategori Posting
lamongankab.go.id
IJTI Mitra Strategis Pemkab dalam Menjaga Kualitas Informasi
38 Pramuka Lamongan Siap Ikuti Jambore Nasional XII di Jakarta
Monitoring Bengawan Jero, Pemkab Lamongan Jaga Ketersediaan Air untuk Pertanaman MT II
Survei Potensi Kekeringan Lahan Pertanian, Irigasi Perpipaan Jadi Salah Satu Intervensi
Festival Dayung Tejoasri Berpotensi Masuk Kalender Event Provinsi
Pak Yes Terima Tim Kementerian PKP, Percepat Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Lamongan
Turnamen Badminton Kejurkab dan Bupati Open 2026 Dibuka
Puncak Peringatan HARGANAS dan HAN, Pak Yes Luncurkan Salam-Q Genting
Wasev Sebut TMMD Lamongan Selalu Sukses dan Berhasil
Bupati Yes Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026
